Struktur Pemerintahan dan Gelar Adat Tolaki-Mekongga: Dari Anggalo ke Bokeo

KOLAKA | BAWOSULTRA.COM — Sebuah kerajaan tidak akan kokoh tanpa sistem pemerintahan yang terstruktur. Demikian pula dengan Kerajaan Mekongga, yang sejak berdiri pada abad ke-12 telah mengembangkan tatanan birokrasi adat yang kompleks dari tingkat rumah tangga terkecil hingga istana raja.

BAWO SULTRA dalam artkel ini tidak mencantumkan istilah “Pabitara” dalam hirarki jabatan pemerintahan Kerajaan Mekongga dan lebih menekankan penggunaan istilah “Tolea” secara komprehensif.

Menurut Olank Zakaria, penggunaan istilah “Pabitara” dalam struktur jabatan administratif Kerajaan Mekongga tidak tepat untuk digunakan dalam konteks budaya Tolaki yang otentik. Ia menilai bahwa kata tersebut bukan berasal dari akar bahasa Tolaki yang baku, melainkan merupakan serapan dari bahasa Indonesia “bicara” atau “berbicara”. Penggunaan istilah itu dikhawatirkan dapat mengaburkan penyebutan jabatan adat yang sesungguhnya, yakni Tolea, yang memiliki makna, fungsi, dan kedudukan tersendiri dalam sistem sosial budaya Tolaki-Mekongga. Sebagai pemerhati budaya, Olank Zakaria menekankan pentingnya menjaga kemurnian terminologi adat agar tidak terjadi pergeseran makna maupun distorsi terhadap identitas budaya asli masyarakat Tolaki, khususnya dalam penulisan sejarah dan struktur kelembagaan adat Kerajaan Mekongga.

“Dalam tradisi masyarakat Tolaki, Tolea dikenal memiliki fungsi penting dalam sistem adat, terutama sebagai representasi penyampai pesan adat dan penghubung dalam berbagai prosesi sosial budaya”, tambahnya.

---

Alur Pertama: Dari Anggalo hingga Tobu — Akar Pemerintahan dari Bawah

Siapa saja para pemangku jabatan di kerajaan ini? Apa perbedaan antara Bokeo, Mokole, dan Sapati? Mengapa gelar Tamalaki kini bangkit kembali di kalangan generasi muda Kolaka? Berikut adalah struktur pemerintahan dan gelar adat Kerajaan Mekongga yang berhasil dihimpun BAWO SULTRA.

Sebelum memahami istana, kita harus memahami akar pemerintahan paling bawah masyarakat Tolaki-Mekongga. Masyarakat awal membangun pemukiman dalam hierarki yang rapi:

Tingkatan	Nama	Deskripsi
Terkecil	Anggalo	Kelompok 4-7 kepala keluarga dalam satu keturunan, tinggal di ngarai
Menengah	Napo	Gabungan beberapa Anggalo
Besar	Tobu	Gabungan beberapa Napo, menjadi cikal bakal kerajaan
Terbesar	Wonua	Wilayah kedaulatan/negeri kerajaan, gabungan seluruh wilayah Tobu

Awalnya, sebelum Kerajaan Mekongga terbentuk, wilayah yang kini dikenal sebagai Kolaka memiliki 7 pemukiman Tobu yang meliputi Tikonu, Puu’ehu, Sabilambo, Po’ondui, Lalombaa, Ulunggolaka, dan Mangolo. Masing-masing pemukiman dipimpin oleh seorang tokoh yang dituakan yakni To’onomotuo yang kemudian menjadi Tobu yang dipimpin Puu Tobu.

Ketujuh pemukiman inilah yang awalnya disatukan oleh Larumbalangi menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Mekongga, dengan ia sendiri sebagai raja pertama.

Struktur Pemerintahan Inti Kerajaan

Setelah kerajaan terbentuk, Larumbalangi menyusun sistem pemerintahan inti yang terdiri dari tujuh jabatan strategis :

Jabatan	Tugas Utama
Mokole	Raja, Pemimpin negeri sebelum gelar Bokeo secara resmi digunakan
Puu Tobu	Pemimpin pemukiman (setingkat camat)
Toono Motuo	Pemimpin Napo / Napooha (setingkat desa / kelurahan)
Mbuakoy	Pemimpin Lipu, Urusan kepercayaan (ritual adat), wilayah sakral religius
MbuOway	Urusan kesehatan (tabib kerajaan dan tabib Napo/desa)
Tadu	Pasukan elit dalam perang dan pertahanan
Tusa Wuta	Urusan pertanian dan kesejahteraan

Pada masa pemerintahan Raja Lombo Lombo (yang juga dikenal sebagai Sangia Sinambakai), sistem pemerintahan disempurnakan dengan pendirian Sara Wonua semacam kabinet kerajaan. Lombo Lombo pula yang pertama kali menggunakan gelar Bokeo untuk raja Mekongga.

Seiring berkembangnya peradaban serta munculnya berbagai konflik antar kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi, struktur pemerintahan Kerajaan Mekongga secara bertahap mengalami perubahan dan penyesuaian. Dalam bidang pertahanan, pasukan kerajaan berkembang menjadi dua divisi utama, yakni Tadu dan Tamalaki dibawahi oleh Kapita selaku Panglima Komando, salah satu Kapita yang terkenal di Tanah mekongga adalah Kapita Konggoasa yang memiliki peran dalam menjaga keamanan wilayah kerajaan.

Pada masa yang sama, kerajaan juga mulai membentuk jabatan juru bicara adat dan kerajaan yang dikenal dengan sebutan Tolea, sebagai penghubung dalam urusan diplomasi, adat, dan komunikasi kerajaan.

Pada masa pemerintahan Raja Lombo Lombo (yang juga dikenal sebagai Sangia Sinambakai), sistem pemerintahan disempurnakan dengan pendirian Sara Wonua semacam kabinet kerajaan. Perubahan tersebut turut ditandai dengan transformasi kepemimpinan kerajaan dimasa pemerintahan Lombo Lombo, di mana gelar pemimpin yang sebelumnya disebut Mokole kemudian secara resmi berubah menjadi Bokeo sebagai simbol otoritas dan legitimasi baru dalam struktur pemerintahan Kerajaan Mekongga.

Jabatan	Tugas Utama
Bokeo	Raja, Pemimpin negeri sebelum gelar Bokeo secara resmi digunakan
Puu Sara	Dewan kerajaan, pelindung adat
Mokole	Pemimpin wilayah (setingkat bupati)
Tolea	Juru bicara, pelayanan adat, memelihara keberlangsungan sara (adat)
Sapati	Bendara kerajaan, pengurus pangan kerajaan
Pobende/Pobende Wonua	Pelindung/benteng terakhir kerajaan
Kapita	Panglima komando kerajaan
Tadu	Pasukan elit kerajaan terdiri dari orang-orang tua yang memiliki ilmu kesaktian
Tamalaki	Pasukan ksatria terdiri dari pemuda yang telah berikrar untuk menjaga kedaulan kerajaan sampai titik darah terakhir
Tusa Wuta	Petugas urusan pertanian, penasihat bertani/bercocok tanam
Posudo	Pejabat penunjang tugas kerajaan bersifat multi fungsi
Puu Tobu	Pemimpin pemukiman (setingkat camat)
Toono Motuo	Pemimpin Napo (setingkat desa)
Mbuakoy	Urusan kepercayaan (ritual, religius)
MbuOway	Urusan kesehatan (tabib kerajaan dan tabib Napo/desa)

Hirarki Pemerintahan Wilayah (Wilayah Utama Kerajaan)

Kerajaan Mekongga terbagi menjadi enam wilayah administratif utama yang masing-masing punya peranan dalam melaksanaan tugas penting dan perintah raja, dipimpin oleh pejabat tinggi dengan gelar yang sesuai dengan wilayah penting dan srategis tersebut.

Wilayah	Letak	Pejabat	Posisi Strategis
Pusat	Wundukalo	Puu Sara	Pusat Kerajaan / Pusat Adat
Timur	Epe	Tolea	Juru bicara / Penyambung lidah raja / Pemimpin prosesi dan upacara adat
Barat	Kolaka	Sapati	Pekerjaan umum, rumah tangga istana, kesejahteraan rakyat, bendahara kerajaan
Utara	Balandete	Kapita	Panglima (penegak hukum/keamanan)
Selatan	Lamekongga	Pobende	Penjaga utama Kerajaan / Benteng pertahanan terakhir kerajaan
Wilayah Sekitar Pusat Kerajaan	Sabilambo, Lambo, Baula	Posudo	Penunjang tugas kerajaan bersifat multi fungsi

Diluar dari wilayah utama pejabat tinggi ini berada langsung di bawah Mokole dan menjadi penghubung antara pusat pemerintahan dengan daerah-daerah kekuasaan.

Struktur Pemerintahan Tingkat Desa (Tobu)

Di bawah empat wilayah besar, terdapat satuan pemerintahan yang lebih kecil bernama Tobu. Setiap Tobu dipimpin oleh seorang Puu Tobu.

Seorang Puu Tobu dibantu oleh 5 orang perangkat adat yang masing-masing memiliki tugas spesifik:

Jabatan	Arti	Tugas
Toono Motuo	Orang yang dituakan	Melaksanakan tugas di kelompok masyarakat (Napo)
Tolea	Juru bicara,	Menyampaikan perintah pimpinan ke rakyat; menampung aspirasi. Pelaksana prosesi adat.
MbuOway	Tabib	Urusan kesehatan
MbuAkoy	Pendeta, tokoh supranatural	Kepercayaan (religi) dan Pemimpin ritual
Tamalaki	Ksatria pasukan kerajaan	Urusan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pasukan ksatria kerajaan

Falsafah yang dipegang teguh oleh para pejabat adat ini adalah :

“Inae kosara ie pinesara, inae kasara ie pinekasara”

Artinya: Siapa yang beradat, ia dimuliakan. Siapa yang kasar (tak tahu adat), ia akan dihinakan.

Sistem Perpajakan (Sima) dan Sumber Pendapatan Kerajaan

Raja (Bokeo) memiliki hak atas pajak dari rakyatnya. Sistem perpajakan Kerajaan Mekongga disesuaikan dengan jarak tempat tinggal masyarakat dari pusat kerajaan :

• Penduduk dekat pusat kerajaan: membayar pajak 1 ikat padi
• Penduduk jauh: membayar pajak 1 kati beras

Selain itu, raja juga berhak atas:

• 1/100 (seperseratus) dari hasil hutan
• 2,5 Gulden dari setiap 1 hektare sawah milik rakyat (pada masa kolonial)
• Hak meminta tenaga kerja laki-laki untuk mengelola tanah milik raja di daerah Lambo, Lalembo, dan Balandete

Pengelolaan tanah pertanian milik raja dilakukan oleh seorang Tusawuta (kepala urusan pertanian), yang juga mengawasi pengelolaan tanah milik masyarakat.

Gelar Adat dan Stratifikasi Sosial Tolaki-Mekongga

Masyarakat Tolaki (termasuk di wilayah Mekongga) mengenal tiga lapisan sosial yang tercermin dalam berbagai aspek budaya, termasuk ukuran Kalo Sara (simbol hukum adat).

Tiga Golongan Utama:

Golongan	Nama	Status	Keterangan
Atas	Anakia	Bangsawan	Keturunan raja, memiliki hak memerintah
Menengah	Toono Nggapa	Masyarakat Biasa	Masyarakat yang diperbantukan pada tugas-tugas kerajaan
Bawah	Ata	Rakyat jelata/budak	Masyarakat kasta rendah yang mengerjakan properti bangsawan

Sub-klasifikasi Golongan Anakia (Bangsawan) :

1. Anakia Songo (bangsawan murni)
   • Anakia Mbatola (keturunan Sangia/Mokole)
   • Anakia Motaha
   • Anakia Palihi
2. Mokole
3. Anakia Ndurusa (bapak bangsawan, ibu dari kalangan biasa)
4. Anakia Mbatua (ibu bangsawan, bapak dari kalangan biasa)
   • Anakia Mbausa
   • Anakia Sakara

Sub-klasifikasi Golongan Ksatria:

• Kapita
• Tadu
• Tamalaki

Sub-klasifikasi Golongan Spiritual:

• MbuAkoy
• MbuOway

Sub-klasifikasi Golongan Toono Nggapa (Rakyat Biasa):

• Toono Motuo
• Tolea
• Posudo
• Sapati

Sub-klasifikasi Golongan Bawah / Budak :

• Ata Ndono (ata aLaika)
• Ata Pinetawa
• Ata Inoli
• Ata Pineata

Pengaruh Stratifikasi pada Ukuran Kalo Sara:

Menariknya, perbedaan status sosial ini mempengaruhi ukuran Kalo Sara yang digunakan dalam upacara adat :

Ukuran	Peruntukan
Lingkaran seukuran tubuh dewasa	Golongan bangsawan (Anakia) dan pejabat setingkat Bupati ke atas (diameter 45 cm)
Lingkaran seukuran bahu	Golongan Toono Motuo (pemangku adat)
Lingkaran seukuran kepala/lutut	Golongan Toono Nggapa (rakyat kebanyakan – diameter 40 cm)

Gelar Kehormatan Anakia — Diberikan kepada Tokoh Terpilih

Dalam praktik modern, gelar Anakia (bangsawan) tidak hanya terbatas pada keturunan raja, tetapi juga dapat dianugerahkan kepada tokoh-tokoh terpilih yang dianggap berjasa atau memiliki kriteria khusus.

Ketua Dewan Adat Mekongga yang juga Wakil Bupati Kolaka selama dua periode (2014–2019 dan 2019–2024), Muh Jayadin, menjelaskan bahwa tidak semua tamu mendapatkan gelar kehormatan. Hanya orang-orang yang memiliki kriteria tertentu yang sudah dimusyawarahkan oleh Dewan Adat dan Majelis Adat serta diputuskan oleh Raja.

Proses penganugerahan gelar ini diawali dengan ritual Mepatabe dengan ritual ziarah kubur (Masiara Nggoburu) di makam Raja ke-VIII Sangia NiBandera menunjukkan bahwa gelar adat tidak pernah lepas dari nilai spiritual dan penghormatan kepada leluhur.

Kebangkitan Gelar “Tamalaki” di Era Modern

Gelar Tamalaki yang secara harfiah berarti “laki-laki ksatria” mengalami revitalisasi di era modern. Hingga 2026, ratusan pemuda di Kabupaten Kolaka mendeklarasikan Organisasi Masyarakat (Ormas) di kawasan Makam Sangia NiBandera, Wundulako melakukan prosesi Pomberehua (pengukuhan adat) dengan tujuan menjaga adat dan budaya Tolaki.

Salah satu Ormas Tamalaki terbesar di kabupaten Kolaka adalah Tamalaki Pribumi Mekongga (TPM) dan Tamalaki Ana Wonua Mekongga (TAAWU). Ketua Ormas TPM Sudarman SH, berasal dari Wundulako keturunan Wasasi Wesabenggali Puu Sara Wonua Mekongga.

Perubahan Sistem di Era Kolonial

Kedatangan pemerintah Hindia Belanda membawa perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan Kerajaan Mekongga.

Pada tahun 1905–1906, Pemerintah Hindia Belanda secara sepihak memasukkan Kerajaan Mekongga ke dalam wilayah Swapraja Luwu dan membaginya ke dalam tiga distrik administratif, yakni Distrik Kolaka, Distrik Solewatu, dan Distrik Patampanua (Pato Wonua). Dalam kebijakan kolonial tersebut, Belanda tidak mengakui Mekongga sebagai kerajaan yang berdiri terpisah dari Luwu, sehingga seluruh perjanjian antara Belanda dan Kerajaan Luwu secara otomatis dianggap turut mencakup wilayah Mekongga. Meski demikian, dalam catatan sejarah, Kerajaan Mekongga tidak pernah ditaklukkan oleh kerajaan manapun di Nusantara. Hubungan antara Mekongga dan Luwu lebih dikenal sebagai hubungan persahabatan dan kerja sama perdagangan yang telah terjalin sejak lama, bukan hubungan penaklukan ataupun kekuasaan politik sepihak.

Yang lebih krusial: pemilihan dan pengangkatan Bokeo tidak lagi berdasarkan mekanisme adat, tetapi ditentukan oleh pemerintah kolonial. Ketika Bokeo Latambaga mangkat pada 1932, yang diangkat sebagai penggantinya adalah Indumo, tanpa meminta persetujuan dewan adat Mekongga.

Indumo kemudian diangkat pula sebagai Sulewatang Kolaka merangkap Raja Mekongga dan Kepala Distrik Kolaka.

Kesimpulan: Sistem Pemerintahan yang Hidup

Dari sistem Anggalo-Napo-Tobu yang sederhana, berkembang menjadi birokrasi kompleks dengan jabatan-jabatan spesifik untuk urusan hukum, perang, pertanian, kesehatan, hingga upacara adat. Kerajaan Mekongga membuktikan bahwa kearifan lokal mampu menciptakan tatanan sosial yang teratur dan berkeadilan.

Stratifikasi sosial dalam tiga golongan Anakia, Toono Nggapa, Ata tidak sekadar membedakan status, tetapi juga membagi peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Setiap golongan memiliki fungsi saling membantu satu sama lain.

Di era modern, gelar-gelar adat ini tidak mati. Justru mereka bangkit kembali dari penganugerahan gelar Anakia kepada tokoh nasional hingga pembentukan organisasi kepemudaan bernama Tamalaki. Kerajaan Mekongga mungkin tidak lagi memiliki kekuasaan politik, tetapi struktur adat dan gelar kebesarannya tetap hidup di hati masyarakat Tolaki khususnya ditanah Mekongga. (Kontributor utama: Olank Zakaria)

Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan berbagai sumber publik, termasuk Wikipedia, jurnal akademik, repositori Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Mengingat sebagian besar sejarah Kerajaan Mekongga dilestarikan melalui tradisi lisan (oral tradition), mungkin terdapat perbedaan penamaan atau pembagian jabatan antar sumber. Pembaca yang memiliki informasi lebih mendalam atau koreksi termasuk tokoh adat, budayawan, atau sejarawan sangat kami harapkan kontribusinya. Untuk penelitian akademik lebih lanjut, silakan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka atau lembaga terkait lainnya.